Istana Ucap ISIS Bekas WNI yang Menyelusup ke Indonesia Akan Diadili

Istana Ucap ISIS Bekas WNI yang Menyelusup ke Indonesia Akan Diadili

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, memperjelas pemerintah telah menghadapi bila ISIS bekas WNI menyelusup masuk ke Indonesia. Pemerintah akan waspada jalur-jalur tepian.  “Kita telah mengantisipasi secara baik, karena itu dari Imigrasi, dari semua aparat yang ada di border, di tepian itu akan mempunyai awareness yang tambah tinggi,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Moeldoko menjelaskan mengantisipasi itu didahului dengan verifikasi data. Pemerintah akan mencatat 689 kombatan serta keluarganya yang sekarang menyebar di beberapa negara di Timur Tengah.

Verifikasi data itu gagasannya akan dikerjakan oleh team kombinasi dari BIN, BNPT, serta Kepolisian. Verifikasi direncanakan berjalan sampai 3 sampai 4 bulan lamanya.

“Langkah awal yang akan dikerjakan pemerintah ialah lakukan QQ338 verifikasi, pencatatan dengan detil. Kelak akan dikirim dari team dari Indonesia untuk lihat, mencatat dengan detil siapapun juga itu yang dari jumlahnya 689 dari beberapa anak, ibu-ibu, serta kombatannya, itu kelak akan kita data secara baik. Sesudah kita data, tentu kita akan waspada beberapa tempat sebagai perembesan,” katanya.

Sesaat, untuk kombatan yang sukses menyelusup, Moeldoko menjelaskan akan diadili dengan hukum. Hal tersebut, katanya, telah sesuai perundang-undangan di Indonesia.

“Selanjutnya ada UU yang tempo hari dalam analisis di rapat dengan Presiden ada UU yang menjelaskan satu, mengenai kewarganegaraan, yang ke-2 mengenai siapapun yang telah memiliki kemauan itu bisa diadili,” kata Moeldoko.

“Jadi sebab mereka kesana dalam rencana masuk dengan ISIS, satu organisasi terorism, nah itu telah masuk kelompok. Demikian pulang ya ada beberapa langkah penegakan hukum. Kelak bagaimana kelanjutannya, tentu ya seperti apa yang berjalan di Indonesia,” sambung ia.

Baca juga : Tiongkok Katakan Terima Kasih Atas Suport Indonesia Dalam Mengmelawan Corona

Waktu diberi pertanyaan mana UU yang dipakai jadi referensi untuk mengadili, apa UU mengenai Kewarganegaraan atau UU mengenai Terorisme, Moeldoko tidak menjawab lugas.

“Case-nya yang tidak sama. Kasus untuk tentukan status kewarganegaraan ada, kasus yang akan tentukan mereka kelak masuk kelompok kemauan barusan itu ada juga. Demikian masuk, dikenal tujuannya dari pertama, perlakuannya akan semacam ini,” papar Moeldoko.

Awalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memperjelas pemerintah telah menghadapi bila WNI bekas ISIS menyelusup masuk ke Indonesia lewat negara bebas visa. Karena, ada peluang mereka masih mempunyai paspor Indonesia.

“Jika melalui jalan tikus, ya, diamankan dong. Yang masalah itu jika mereka ada yang sembunyikan paspor, katakan paspornya hanya pura-pura dibakar, lantas melalui jalur-jalur gelap itu lewat negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Kan dapat berlangsung. Itu kita telah mengantisipasi,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *